SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

1.  PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memilki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam menjalankan perbuatan hukum,

Subjek hukum memilki wewenang yang di bagi menjadi 2 yaitu: :

o   Wewenang untuk mempunyai hak

o   Wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan factor-faktor yang mempengaruhiya.

1.1 MANUSIA

Manusia sebagai subjek hukum ialah seseorang yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

• Secara yuridisnya ada 2 alasan yang menyebutkan manusia sbg subjek hukum yaitu :

o   Manusia mempunyai hak-hak subyektif

o   Kewenangan hokum

• Syarat-syarat cakap hukum :

o   Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (Undang Perkawinan No.1/1974 dan KUHPerdata)

o   Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah

o   Sesorang yang sedang tidak menjalani hokum

o   Berjiwa sehat dan berakal sehat

• Syarat-syarat tidak cakap hukum :

o   Seseorang yang belum dewasa

o   Sakit ingatan

o   Kurang cerdas

o   Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

o   Seseorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

1.2  BADAN HUKUM

Yaitu badan-badan atau perkumpulan, yakni orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum,

• Badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum :

o   Memilki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

o   Hak dan kewajiban badan hokum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya

• Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu :

o   Badan Hukum Publik

o   Badan Hukum Privat

• Ada 4 teori yang digunakan sbg syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum:

o   Teori Fictie adalah badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.

o   Teori Kekayaan Bertujuan adalah hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum.

o   Teori Pemilikan adalah hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak kewajiban anggota bersama-sama.

o   Teori Organ adalah suatu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum.

2.  PENGERTIAN OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Objek hukum dapat dibedakan menjadi :

1.      Benda bergerak, dibedakan atas 2 yaitu :

o Benda bergerak karena sifatnya

o Benda bergerak karena ketentuan UU

2.      Benda tidak bergerak, dibedakan atas 3 yaitu :

o Benda tidak bergerak karena sifatnya

o Benda tidak bergerak karena tujuannya

o Benda tidak bergerak karena ketentuan UU

Membedakan benda bergerak dan tidak bergerak sangat penting karena berhubungan dengan 4 hak yaitu : pemilikian, penyerahan, kadaluarsa, dan pembebanan.

SUMBER

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/subjek-dan-obyek-hukum/

SUMBER HUKUM FORMAL DI INDONESIA

Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenalkan dari bentuknya yang mengikat masyarakatnya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.

Macam-macam sumber Hukum formal di Indonesia antara lain :

1. Undang – undang : Ada dua jenis UU yakni dalam arti material yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara dan dalam arti formal yaitu peraturan karena bentuknya disebut UU.

2. Kebiasaan : Perbuatan yang diulang – ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat.

3. Yurisprudensi :Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.

4. Traktat : Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan – persoalan tertentu yang menjadi kepentingan yang bersangkutan.

5. Doktrin : Pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas – asas penting dalam hukum dan penerapannya

SUMBER DATA

http://leonheart94.blogspot.com/2010/06/macam-macam-sumber-hukum-formal.html

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Sistematika Hukum Perdata kita (BW) ada 2 pendapat.

Pendapat yang pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-Undang yang berisi :

Buku I    : Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku II   : Berisi tentang hal benda. Dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan   hukum waris.

Buku III  : Berisi tentang perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

Pendapat pembentuk Undang-Undang (BW)

§  Buku 1   : Mengenai orang

§  Buku II   : Mengenai benda

§  Buku III  : Mengenai perikatan

§  Buku IV  : Mengenai pembuktian

Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum/ Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu:

I.                    Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

II.                  Hukum Kekeluargaan

Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu:

-   Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

III.               Hukum Kekayaan

Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang maka yang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dari kewajiabn orang itu dinilaikan dengan uang.

Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap oarang, oleh karenanya dinamakan hak Mutlak dan hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja dan karenanya di namakan hak perseorangan.

Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.

Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat.

-  Hak seorang pengarang atas karangannya

-  Hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan Ilmu Pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

IV.               Hukum Warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu Hukum Warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

SUMBER DATA

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/sistematika-hukum-perdata-di-indonesia-2/